Kota Malang Lolos Tahap Kedua Penghargaan Pembangunan Daerah Jatim 2025

 

MALANG – Hanya 11 daerah di Jawa Timur yang berhasil lolos ke tahap kedua penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2025, termasuk Kota Malang.

 

Pada tahun ini, Kota Malang mengajukan inovasi Pengentasan Kemiskinan Terpadu melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM), yang kini menjadi program unggulan dalam penilaian PPD.

 

Walikota Malang Wahyu Hidayat, mengungkapkan rasa syukurnya atas lolosnya Kota Malang ke tahap kedua ini. Ia menegaskan bahwa Pemkot Malang akan terus mendorong berbagai program pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui aplikasi PDKTSAM yang telah terbukti efektif sebagai basis data kesejahteraan sosial Kota Malang.

 

“Tentu kami memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga Kota Malang dapat lolos ke tahap kedua penilaian PPD," ujar Wahyu saat presentasi Kinerja dan Inovasi Pembangunan Kota Malang di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, baru-bari ini.

 

Namun, lanjut dia, target pihaknya bukan hanya soal peringkat, tetapi lebih pada bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi yang dihadirkan ini dapat memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan di Kota Malang.

 

Aplikasi PDKTSAM hadir sebagai sistem data kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan informasi antar perangkat daerah guna menentukan kebijakan yang tepat dalam program penurunan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan misi Pemkot Malang untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri melalui perekonomian yang mapan dan adaptif.

 

“Melalui PDKTSAM, kami mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta implementasi satu data kemiskinan yang membantu dalam intervensi program penurunan kemiskinan di Kota Malang,” tambah Wahyu.

 

Sejak diluncurkan, PDKTSAM telah dimanfaatkan oleh beberapa perangkat daerah untuk mendukung program-program sosial. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk PPDB jalur afirmasi 2024, Bulog untuk penyaluran bantuan pangan, DPUPRPKP untuk bantuan rumah tidak layak huni, dan Disnaker PMPTSP untuk pelatihan keterampilan pencari kerja.

 

Berkat penerapan program berbasis teknologi ini, Kota Malang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 4,26% pada 2023 menjadi 3,91% pada 2024, menempatkan kota ini di posisi kedua terendah di Jawa Timur. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,03%. (infopublik)