JAKARTA – Sinergi dan kolaborasi lintas sektor antara kementerian/lembaga (K/L) dan daerah, jadi faktor penting mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.
Mengingat isu perempuan dan anak merupakan isu lintas
bidang, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan.
Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, saat mengikuti Rapat Koordinasi Menteri
dan Kepala Badan di bawah Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) beberapa waktu lalu.
Arifah mengungkapkan, pihaknya memiliki tiga program
hasil terbaik cepat (quick win) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak yang membutuhkan sinergi Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Ruang Bersama
Merah Putih, perluasan fungsi call center SAPA129, dan Satu Data Gender dan
Anak.
"Ketiga program ini sangat beririsan dengan berbagai
sektor pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan keluarga, hingga
sektor lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerja sama dengan
kementerian/lembaga lain sangat penting agar program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dapat berjalan dengan baik," ujarnya, Kamis (7/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Arifah melaporkan langkah
konsolidasi dalam merumuskan prioritas program PPPA yang telah dilaksanakan
bersama berbagai K/L, Kepala Dinas pengampu urusan PPPA di Provinsi dan
Kabupaten/Kota, serta organisasi masyarakat.
Kemen PPPA menginisiasi program Ruang Bersama Merah Putih
sebagai kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA),
yang akan tersebar di 114 titik di tingkat desa/kelurahan sebagai salah satu
solusi untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
"Melanjutkan program DRPPA, kami berupaya
meningkatkan kualitas perempuan dan anak hingga ke akar rumput secara holistik
di berbagai bidang pembangunan melalui Ruang Bersama Merah Putih," jelas
Arifah.
Melalui program ini, Kemen PPPA ingin meningkatkan
penanganan masalah kesehatan perempuan dan anak, gizi anak, pendidikan, cinta
kebudayaan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dengan melibatkan K/L lain,
pemerintah daerah, dan unsur masyarakat sipil.
Lebih lanjut, Arifah menyampaikan mengenai program
prioritas kedua, yaitu perluasan pemanfaatan call center SAPA (Sahabat
Perempuan dan Anak) 129, yang tidak hanya dapat melayani kasus kekerasan,
tetapi juga menangani berbagai permasalahan perempuan dan anak lainnya.
Program prioritas ketiga adalah percepatan pengembangan
Satu Data Gender dan Anak yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun
kebijakan dan program yang tepat sasaran. Data ini sangat berguna dalam
melaksanakan program intervensi sosial dan ekonomi yang fokus pada kelompok
yang paling membutuhkan.
"Saya meminta dukungan seluruh K/L yang berada di
bawah koordinasi Kemenko PMK untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan
anak melalui program-program yang akan dijalankan, serta mendukung peningkatan
kualitas hidup, dan peran serta partisipasi perempuan dan anak sebagai subyek
pembangunan. Kami percaya, kekuatan terbesar terletak pada sinergi dan
kolaborasi dengan semua pihak yang didasari oleh saling percaya dan saling
mendukung," ujar Arifah. (infopublik/Foto: kemenpppa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar