JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program infrastruktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan AHY dalam pertemuan dengan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Kemenko Infra, Sabtu
(2/10/2024).
AHY menekankan, Kemenko Infra akan menjalankan setiap
program dengan patuh terhadap aturan dan standar transparansi yang tinggi.
“Kami berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap norma
dan aturan, memastikan tata kelola administrasi yang baik, termasuk anggaran
yang akuntabel dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan bisa
diaudit kapan saja,” ujar AHY.
Menurut Menko AHY, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan program infrastruktur sangat penting untuk menjaga kepercayaan
publik.
Ia menegaskan bahwa Kemenko Infra akan bekerja sama
dengan BPKP untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan,
sehingga menghindari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.
Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk,
Kemenko Infra mengadopsi pendekatan “belanja masalah” yang memungkinkan mereka
mengidentifikasi isu-isu yang ada dengan cepat dan mengadaptasi strategi yang
lebih efisien.
“Kami siap belajar dengan cepat dan berkoordinasi
langsung dengan kementerian-kementerian teknis yang ada,” tambah AHY,
menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran cepat untuk mencapai tujuan
infrastruktur pemerintah.
Dalam kerangka ini, Kemenko Infra berfokus pada penguatan
koordinasi dengan kementerian teknis di bawah kewenangannya.
AHY menuturkan, lima kementerian teknis di bawah
koordinasinya, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, akan
terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap program berjalan selaras
dengan visi pembangunan nasional.
AHY menekankan, koordinasi lintas sektor merupakan kunci
untuk mencapai visi pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata.
Ia menyebutkan, Kemenko Infra berkomitmen untuk
memastikan bahwa program-program infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun
daerah, berjalan seiring dengan visi dan aspirasi pemerintahan Presiden
Prabowo.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan
visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan infrastruktur yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata. Kami
akan memastikan bahwa semua target yang kami capai sejalan dengan aspirasi dan
semangat Presiden,” jelas AHY.
AHY juga berharap, agar kementerian teknis dan pemerintah
daerah dapat berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur
yang telah dan akan dibangun.
Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga keberlanjutan
program infrastruktur yang tidak hanya memajukan ekonomi tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(infopublik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar