Pemerintahan Baru Harus Jadikan Transisi Energi Agenda Prioritas

PURWAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyoroti sejumlah pekerjaan rumah terkait transisi energi yang perlu segera ditangani oleh pemerintahan baru.

Ia mengatakan, pelaksanaan transisi energi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar. Salah satu yang disorotinya adalah kemampuan industri lokal dalam memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

“Tantangan industri lokal dalam memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih sangat terasa. Komponen dalam negeri relatif lebih mahal, dan produksinya juga terbatas,” katanya.

Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, baru-baru ini. 

Politisi Fraksi PKS itu mengatakan bahwa aturan pemerintah terkait syarat minimal TKDN dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik EBET belum sepenuhnya efektif. Kemampuan industri lokal masih memerlukan waktu untuk bisa menghadirkan produk yang kompetitif secara kualitas dan harga.

“Regulasi yang belum lengkap dan kurang tersinkronisasi harus segera diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada insentif terkait kebutuhan komponen untuk kebutuhan pembangkit listrik EBET, agar transisi energi ini semakin terjangkau dan dapat mencapai titik optimalnya,” jelasnya.

Politisi daerah pemilihan Jawa Barat II itu berharap bahwa pemerintahan baru yang akan dilantik dapat menjadikan agenda transisi energi sebagai prioritas utama.

“Dengan regulasi yang kuat dan kebijakan yang komprehensif, Indonesia bisa merasakan dampak positif dari transisi energi secara optimal, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk keberlanjutan bumi,” tutupnya.(dpr/Foto: Chasbi/vel)