SURABAYA - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita mendorong Indonesia memiliki stok penyangga (buffer stock) bahan bakar minyak (BBM). Buffer stock tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga ketahanan energi yang beredar di masyarakat.
Meski saat ini, Indonesia memiliki Pertamina sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani tentang energi, namun ia menilai
negara perlu memiliki buffer stock tersendiri
atau yang disebut dengan Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Hal tersebut mengemuka usai Ratna dan Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi VII mengunjungi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus,
guna melihat ketersediaan energi di regional tersebut.
"Kalau selama ini kan yang memiliki buffer hanya Pertamina gitu, kita
akan mulai mengevaluasi apakah perlu kita memiliki buffer BBM sendiri yang tentunya kita fungsikan untuk bisa menjaga
ketahanan energi yang beredar di masyarakat," kata Ratna di Surabaya, Jawa
Timur, Jumat (27/9/2024) lalu.
Sebagai informasi, Indonesia berencana membentuk
institusi tersendiri stok penyangga (buffer
stock) bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin sejumlah 9,64 juta barel,
liquefied petroleum gas (LPG) sebanyak 525,78 ribu metrik ton, dan minyak bumi
sebesar 10,17 juta barel hingga 2035.
Rencana buffer
stock sektor energi tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden
(Perpres) No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE), yang baru saja
ditetapkan dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 2 September 2024.
Dalam hal ini, pengelolaan CPE mengikutsertakan badan
usaha milik negara (BUMN) di bidang energi, badan usaha, dan/atau bentuk usaha
tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi.
Penggunaan CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
d dilakukan apabila terjadi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Adapun
secara struktur, menteri terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan CPE
tersebut.
Sementara itu, dalam kesempatan kunker tersebut, Ratna
meminta Pertamina untuk berkomunikasi dengan pemerintah guna mencari solusi
permasalahan kelebihan kuota LPG bersubsidi. Hal ini agar Pertamina dapat terus
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Jadi supaya Pertamina secara pelayanan bisa terus
mendukung masyarakat namun secara B2B, (stok energi) juga tetap aman gitu
seperti harapan kita semuanya," jelas Politisi Fraksi PKB ini.(dpr/Foto: Bianca/vel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar